Kamis, 27 Oktober 2016

Tugas Psi Manajemen : Analisis Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia





Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia

1.Soekarno

Soekarno memulai karirnya sebagai pemimpin organisasi pada usia 26 tahun, tepatnya 14 Juli 1927. Pada saat itu beliau memimpin sebuah partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mempunyai arah perjuangan kemerdekaan bagi Indonesia. Hal ini mengakibatkan para pimpinan PNI termasuk Soekarno ditangkap dan diadili oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi pada saat di dalam proses pengadilan Soekarno malah menyampaikan pandangan politiknya mengenai gugatannya terhadap pemerintahan yang terkenal dengan Indonesia menggugat  

Sikap Soekarno sebagai pemimpin bangsa pada saat itu sangat menekankan pentingnya persatuan dalam nasionalisme, kemandirian sebagai sebuah bangsa dan anti pejajahan. Hal ini tercermin di dalam pidato-pidato beliau dalam menggelorakan semangat revolusi secara besaran-besaran untuk lepas dari belenggu imperialisme. Akhirnya Soekarno berhasil menggelorakan semangat revolusi dan mengajak berdiri di atas kaki sendiri bagi bangsanya, walaupun belum sempat berhasil membawa rakyatnya dalam kehidupan yang sejahtera. Konsep “berdiri di atas kaki sendiri” memang belum sampai ke tujuan tetapi setidaknya berhasil memberikan kebanggaan pada eksistensi bangsa. Daripada berdiri di atas utang luar negeri yang terbukti menghadirkan ketergantungan dan ketidakberdayaan (neokolonialisme).

Sikap tersebut mengakibatkan Belanda membubarkan organisasi PNI  sehingga Soekarno dan teman seperjuangannya bergabung dengan Partindo pada bulan Juni tahun 1930. Setelah melalui perjuangan yang panjang bahkan beliau pernah dipenjara kembali oleh Belanda namun tidak menyurutkan langkah perjuangannya. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno bersama Muhammad Hatta berhasil memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia menandai berdirinya negara yang berdaulat. Sebelumnya, ia juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan ia berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan
Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Setelah pemerintahan berjalan di tangan bangsa Indonesia, Soekarno memimpin pemerintahan dan mengalami berbagai fase dalam pemerintahannya. Fase pertama pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1959) diwarnai semangat revolusioner, serta dipenuhi kemelut politik dan keamanan. Belum genap setahun menganut sistem presidensial sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, pemerintahan Soekarno tergelincir ke sistem semi parlementer. Pemerintahan parlementer pertama dan kedua dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pemerintahan Sjahrir dilanjutkan oleh PM Muhammad Hatta yang merangkap Wakil Presiden.

Kepemimpinan Soekarno terus menerus berada di bawah tekanan militer Belanda yang ingin mengembalikan penjajahannya, pemberontakan-pemberontakan bersenjata, dan persaingan di antara partai-partai politik. Sementara pemerintahan parlementer jatuh-bangun. Perekonomian terbengkalai lantaran berlarut-larutnya kemelut politik.

Ironisnya, meskipun menerima sistem parlementer, Soekarno membiarkan pemerintahan berjalan tanpa parlemen yang dihasilkan oleh pemilihan umum. Semua anggota DPR (DPRGR) dan MPR (MPRS) diangkat oleh presiden dari partai-partai politik yang dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil Presiden, tahun 1945. Demi kebutuhan membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD 1945, Soekarno menyetujui penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, pemilu pertama dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan pada saat itu. Pemilu tersebut menghasilkan empat besar partai pemenang yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI.  Usai Pemilu, Badan Konstituante yang disusun berdasarkan hasil Pemilu, mulai bersidang untuk menyusun UUD baru. Namun sidang-sidang secara marathon selama lima tahun gagal mencapai kesepakatan untuk menetapkan sebuah UUD yang baru.

Menyadari bahwa negara berada di ambang perpecahan, Soekarno dengan dukungan Angkatan Darat, mengumumkan dekrit 5 Juli 1959. Isinya; membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Sejak 1959 sampai 1966, Bung Karno memerintah dengan dekrit, menafikan Pemilu dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Pemerintahan parlementer yang berpegang pada UUD Sementara, juga jatuh dan bangun oleh mosi tidak percaya. Akibatnya, kondisi ekonomi kacau.


Pada fase kedua kepemimpinannya, 1959-1967, Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Bung Karno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Bung Karno menggelorakan Manifesto Politik USDEK. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan NASAKOM. Namun di tengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, bangsa ini berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda.

Tahun 1964-1965, Soekarno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris. Sementara, dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Soekarno. Situasi semakin runyam tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965. Tragedi pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat tersebut menimbulkan situasi chaos di seluruh negeri dan menyebabkan kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali.

Menyadari kondisi tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto. Ia mengangkat Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bertugas mengembalikan keamanan dan ketertiban. Langkah penertiban pertama yang dilakukan Soeharto, sejalan dengan tuntutan rakyat ketika itu, membubarkan PKI. Soekarno, setelah tragedi berdarah tersebut, dimintai pertanggungjawaban di dalam sidang istimewa MPRS tahun 1967. Pidato pertanggungjawabannya ditolak. Kemudian Soeharto diangkat selaku Pejabat Presiden dan dikukuhkan oleh MPRS menjadi Presiden RI yang Kedua, Maret 1968.






2. Soeharto
Diawali dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto, maka Era Orde Lama berakhir diganti dengan pemerintahan Era Orde Baru. Pada awalnya sifat-sifat kepemimpinan yang baik dan menonjol dari Presiden Soeharto adalah kesederhanaan, keberanian dan kemampuan dalam mengambil inisiatif dan keputusan, tahan menderita dengan kualitas mental yang sanggup menghadapi bahaya serta konsisten dengan segala keputusan yang ditetapkan.

Gaya Kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan gabungan dari gaya kepemimpinan Proaktif-Ekstraktif dengan Adaptif-Antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu yang berdampak positif serta mempunyal visi yang jauh ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah penyesuaian.

Tahun-tahun pemerintahan Suharto diwarnai dengan praktik otoritarian di mana tentara memiliki peran dominan di dalamnya. Kebijakan dwifungsi ABRI memberikan kesempatan kepada militer untuk berperan dalam bidang politik di samping perannya sebagai alat pertahanan negara.

Demokrasi telah ditindas selama hampir lebih dari 30 tahun dengan mengatasnamakan kepentingan keamanan dalam negeri dengan cara pembatasan jumlah partai politik, penerapan sensor dan penahanan lawan-lawan politik. Sejumlah besar kursi pada dua lembaga perwakilan rakyat di Indonesia diberikan kepada militer, dan semua tentara serta pegawai negeri hanya dapat memberikan suara kepada satu partai penguasa Golkar.

Bila melihat dari penjelasan singkat di atas maka jelas sekali terlihat bahwa mantan Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, dominan, dan sentralistis. Sebenarnya gaya kepemimpinan otoriter yang dimiliki oleh Almarhum merupakan suatu gaya kepemimpinan yang tepat pada masa awal terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hal ini dikarenakan pada masa itu tingkat pergolakan dan situasi yang selalu tidak menentu dan juga tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Namun, dirasa pada awal tahun 1980-an dirasa cara memimpin Soeharto yang bersifat otoriter ini kurang tepat, karena keadaan yang terjadi di Indonesia sudah banyak berubah.

Masyarakat semakin cerdas dan semakin paham tentang hakikat negara demokratis. Dengan sendirinya model kepemimpinan Soeharto tertolak oleh kultur atau masyarakat. Untuk tetap mempertahkan kekuasaannya Soeharto menggunakan cara-cara represif pada semua pihak yang melawannya.

Pada masa Orde baru, gaya kepemimpinannya adalah Otoriter/militeristik. Seorang pemimpinan yang otoriter akan menunjukan sikap yang menonjolkan “keakuannya”, antara lain dengan ciri-ciri :
Kecendurangan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan maratabat mereka.
Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya.
Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.




3.Susilo Bambang Yudhoyono

Gaya kepemimpinan SBY apabila ditinjau dari gaya kepemimpinan otoriter, seorang SBY merupakan sosok pemimpin negara yang sedikit menganut gaya kepemimpinan otoriter. Walaupun dulu adalah otoriter karena  beliau adalah seorang militer namun sekarang adalah seorang sipil karena masih menjabat sebagai presiden.

SBY lebih dominan menganut gaya kepemimpinan demokrasi sesuai dengan asas demokrasi yang dianut oleh negara ini (Indonesia). Dari proses pengambilan kebijakan, SBY tidak melakukannya sendiri namun melalui persetujuan pihak-pihak yang berwenang dan terkait misalkan DPR, MPR, MA dan lain-lain.

 Namun dalam kondisi negara krisis peran SBY untuk menganut gaya kepemimpinan otoriter sangatlah diperlukan karena pada kondisi tersebut diperlukan tindakan yang cepat dan tepat. Namun dalam proses kepemimpinannya banyak sekali masalah masalah yang timbul terutama masalah korupsi di Indonesia yang sudah mendarah daging yang sulit diberantas dan merupakan tugas wajib bagi seorang pemimpin untuk menyelesaikannya.

SBY merupakan sosok yang kurang tegas, sebenarnya gaya kepemimpinan demokratis sangatlah baik dan kita bersyukur tidak mempunyai  pemerintah yang otoriter seperti ―Yang Dipertuan Agung atau pemimpin yang minta disembah dan lain-lain. Kurang tegasnya ini adalah tentang penegakan hukum,  banyak pejabat-pejabat yang bermasalah dengan hukum dan kemudian bersembunyi dan berlindung pada SBY (masuk parpol yang didukung SBY). Mungkin SBY tidak tegas karena beliau terpengaruh oleh filsafat Jawa yaitu rasa ―pekewuh‖ atau istilah kita adalah rasa sungkan sehingga kita dalam memperlakukan lebihnya mengadili teman sejawat timbul perasaan tidak enak atau tidak etis apabila mengadili teman sendiri. Rasa inilah yang harus dihilangkan oleh seorang pemimpin.


Pemimpin harus  bisa bersikap dan bertindak objektif dan tegas demi kepentingan publik. Sebenarnya ada lembaga-lembaga yang berdiri dalam kepemimpinan SBY untuk mengatasi permasalahan yang ada dan merupakan langkah yang baik. Misalkan KPK, sebuah lembaga yang mengatasi masalah korupsi. KPK ini memang saat pertama kali ada, banyak sekali kasus kasus korupsi yang terbongkar namun ironinya dari yang terungkap sangatlah sedikit dari jumlah kasus korupsi yang terungkap dan belum lagi usaha-usaha dari para oknum untuk melemahkan KPK dengan menjerat para  pemimpin KPK dalam suatu kasus. Hal ini menujukkan bahwa di era kepemimpinan SBY banyak sekali lembaga-lembaga yang berdiri namun penegakan sangat kurang. Serta dapat menarik sisi positif dari segi kepemimpinan SBY bahwa SBY adalah tipe  pemimpin yang baik dalam mentransformasikan gaya kepemimpina otoriter ke demokratis. Apabila kita tarik pada masa lampau misalkan Alm. Mantan Presiden Suhato dimana Suharto dulunya adalah orang militer namun pada saat menjadi  presiden beliau masih tetap menggunakan sikap otoriternya. Dari sini dapat disimpulkan ada beberapa kondisi dimana seorang pemimpin tidak harus turun tangan memberikan instruksi yang harus dikerjakan kepada anggotanya dikarenakan masalah memerlukan pemecahan dengan waktu yang singkat dan anggota yang sudah ahli di bidang tersebut, dalam kasus ini yaitu bidang pertahanan.
 
Demokratis SBY sebagai pemimpin yang mampu mengambil keputusan kapanpun, di manapun, dan dalam kondisi apapun. Sangat jauh dari anggapan sementara kalangan yang menyebut SBY sebagai figur peragu, lambat, dan tidak ―decisive‖ (tegas).

Sosok yang demokratis, menghargai perbedaan pendapat, tetapi selalu defensif terhadap kritik. Hanya sayang, konsistensi Yudhoyono dinilai buruk. Ia dipandang sering berubah-ubah dan membingungkan publik. Secara garis besar gaya kepemimpinan SBY adalah demokratis sesuai dengan asas demokrasi yang dianut oleh negara ini (Indonesia). Dari proses pengambilan kebijakan, SBY tidak melakukannya sendiri namun melalui persetujuan pihak-pihak yang berwenang dan terkait misalkan DPR, MPR, MA dan lain-lain. Namun dalam kondisi negara krisis peran SBY untuk menganut gaya kepemimpinan otoriter sangatlah diperlukan karena pada kondisi tersebut diperlukan tindakan yang cepat dan tepat.


4.Joko Widodo

Gaya kepemimpinan seorang Joko Widodo memag tergolong unik, sebab Jokowi begitu orang orang menyebutkan memiliki sebuah gaya kepemimpinan yang lain dari pada yang lain dimana semua keputusan keputusan yang diambilnya cenderung nyeleneh namun mengandung sebuah hal yang penting dalam masyarakat. Jokowi hadir begitu cepat sosok yang begitu dinanti nanti pada jaman seperti sekarang ini, dimana banyak masyarakat yang sudah bosan dengan kondisi kepemimpinan sekarang ini setelah sepeninggal presiden Abdurrahman Wachid. Banyak masyarakat yang menginginkan sebuah perubahan dalam hal kepemimpinan bangsa ini, dan Jokowi pun Hadir ditengah tengah kita dengan citra sebuah pemimpin yang sangat peduli dengan kaum kaum kelas bawah dan sangat peduli dengan srakyat kecil, banyak masyarakat Indonesia menggantungkan perubahan Bangsa ini pada sosok Joko Widodo. Hal ini lah yang membuat nama seorang Jokowi yang memulai karirnya menjadi Wali Kota Surakarta menjadi sangat terkenal hingga menjadikannya sebuah pemimpin besar di era ini.

Konsep kepemimpinan Jokowi adalah servant : dimana dalam konsep kepemimpinan ini pemimpin adalah menjadi seorang pelayan, dimana yang dimaksud adalah Jokowi secara langsung terjun kedalam kehidupan masyarakat dan mengetahui bagaimana nasib dan keluhan ynag mereka alami saat ini. Dimana disini Jokowi secara tidak langsung mecritrakan bahwa “saya adalah pelayan anda” dengan motto bekerja dan melayani.

Konsep ini lah yang dipegang teguh oleh Jokowi sehingga banyak orang mengidolakan Joko Widodo sehingga beliau mampu menjadi pemimpin no. 1 di Negara Indonesia sekarang ini. Jokowi sangat cinta terhadap masyarakat, hal ini terbukti bahwa dia selalu berusaha untuk dekat bahkan menyamakan diri dengan masyarakat, bahkan jokowi tidak mebutuhkan adanya Vorijder ditengah kemacetan Jakarta, bahkan saat menjadi wali kota Surakarta Jokowi tidak menerima mobil jabatannya dan menggunakan mobil buatan Esemka, hal ini menunjukan betapa dekatnya Jokowi dengan kondisi masyarakat saat ini.

Jika ditinjau dengan menggunakan analisa Transformasional-Transaksional dimana berisi tentang hirarki kebutuhan kaum bawah yang lebih rendah dalam hal rasa aman, kebutuhan fisik, dan berafiliasi, dan kabutuhan kaum bawah untuk sebuah hirarki yang lebih tinggi dimana dirindukannya sebuah transformasi atau perubahan yang bersar dan cukup signifikan. Dari analisa ini konsep kepemimpinan Jokowi sudah termasuk dalam analisa Transformasional dan Transaksional dimana Jokowi selalu mementingkan kebutuhan rakyatnya terutama kaum bawahan (rakyat kecil) yang banyak dari hak haknya yang tertindas. Jokowi juga memberikan sebuah perubahan perubahan dan terobosa terobosan yang menjanjikan adanya sebuah transformasi yang telah lama diidam idamkan oleh khalayak luas. Oleh karenanya banyaknya dukungan yang mengarah pada Jokowi saat ini adalah sebuah wujud kontribusi mereka terhadap perubahan yang mereka inginkan atas Negeri kita tercinta ini Republik Indonesia


















Menelaah Kepemimpinan Soekarno












Rabu, 19 Oktober 2016

Psikologi Manajemen


Nama : Rengganis Putri
NPM : 19514057
3PA20



Definisi Leadership 
“Kepemimpinan merupakan salah satu fenomena yang paling mudah di observasi tetapi menjadi salah satu hal yang paling sulit dipahami” (Richard L. Daft,1999).
 Mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit, karena sifat dasar kepemimpinan itu sendiri memang sangat kompleks. Akan tetapi, perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan sehingga pemahaman tentang kepemimpinan menjadi lebih sistematis dan objektif.
Banyaknya konsep defiisi kepemimpinan yang berbeda hampir sebanyak jumlah orang yang telah berusaha untuk mendefinisikannya. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita, maka akan diacuh satu definisi yang kiranya mampu menjadi landasan untuk membahas konsep kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya (Joseph C. Rost.,1993).
TEORI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF

A. Mc Douglas ( Teori x dan Y )
Teori prilaku adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu perilaku tertentu dapat membedakan pemimpin dan bukan pemimpin pada orang-orang. Konsep teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam buku The Human Side Enterprise di mana para manajer / pemimpin organisasi perusahaan memiliki dua jenis pandangan terhadap para pegawai / karyawan yaitu teori x atau teori y. Teori XY dari Douglas McGregor menyatakan di organisasi ada dua golongan individu: individu yang berperilaku TEORI X dan yang berperilaku Y.
1. Teori X
Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pekerja memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Dalam bekerja para pekerja harus terus diawasi, diancam serta diarahkan agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan.
Individu yang berperilaku teori X punya sifat :
tak suka dan berusaha menghindari kerja, tak punya ambisi, tak suka tanggung jawab, tak suka memimpin, suka jadi pengikut, memikirkan diri tak memikirkan tujuan organisasi, tak suka perubahan, sering kurang cerdas. Contoh Individu dengan teori X : pekerja bangunan.
Keuntungan Teori X:
- karyawan bekerja untuk memaksimalkan kebutuhan pribadi
Kelemahan Teori X:
- Karyawan malas
- berperasaan irrasional
- tidak mampu mengendalikan diri dan disiplin

2. Teori Y
Teori ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia seperti halnya kegiatan sehari-hari lainnya. Pekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki pengendalian serta pengerahan diri untuk bekerja sesuai tujuan perusahaan. Pekerja memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi, kepandaian serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan kerja. Pekerja juga tidak harus mengerahkan segala potensi diri yang dimiliki dalam bekerja.
Individu yang berperilaku teori Y punya sifat : suka bekerja, commit pada pekerjaan, suka mengambil tanggung jawab, suka memimpin, biasanya orang pintar. Contoh orang dengan teori Y : manajer yang berorientasi pada kinerja.
Keuntungan Teori Y:
- pekerja menunjukkan kemampuan pengaturan diri,
- tanggung jawab
- inisiatif tinggi
- pekerja akan lebih memotivasi diri dari kebutuhan pekerjaan
Kelemahan Teori Y:
apresiasi diri akan terhambat berkembang karena karyawan tidak selalu menuntut kepada perusahaan
Dari deskripsi di atas, kita bisa ambil kesimpulan sementara bahwa sebuah organisasi akan diisi dengan pekerja yang penuh semangat, berdedikasi tinggi (berperilaku teori Y) jika organisasi tersebut berhasil memenuhi kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa kasih sayang, merasa dihargai, dan aktualisasi diri dari seluruh pekerja. Di sisi lain, pekerja yang berperilaku Y tidak lagi menuntut pemenuhan kebutuhan fisiologis atau rasa aman.
Teori X ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pekerja memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Dalam bekerja para pekerja harus terus diawasi, diancam serta diarahkan agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Akibatnya, perkembangan kreativitas karyawan tidak akan berjalan.
Penelitian teori x dan y menghasilkan teori gaya kepemimpinan ohio state yang membagi kepemimpinan berdasarkan skala pertimbangan dan penciptaan struktur.
B. Teori Sistem 4 dari Rensis Linkert
Rensis linkert dari universitas michighan mencoba mengembangkan model peniti penyambung (linking pin model) yang menggambarkan struktur organisasi. Menurut luthans (1973) struktur peniti penyambung ini cenderung menekankan dan memudahkan apa yang seharusnya terjadi dalam struktur klasik yang birokratik. Ciri organisasi berstruktur peniti penyambung adalah lambatnya tindakan kelompok, hal ini harus diimbangi dengan memanfaatkan partisipasi yang positif.

C. Theory of Leadership pattern Choice dari Schmidt & Tannenbaum ( Continuum Model) 
Gaya kepemimpinan pada hakikatnya merupakan tingkah laku pemimpin dalarn berhubungan dengan bawahan di dalam rangka pengambilan keputusan. Terdapat dua bidang pengaruh yang ekstrim dalam proses pengambilan keputusan sehingga menimbulkan kecenderungan berperilaku tertentu. Perilaku tersebut bertitik tolak dari dua pandangan dasar: 
1. berorientasi pada pemimpin ( bidang pengaruh pimpinan) 
2. berorientasi pada bawahan (bidang pengaruh kebebasan bawahan)
Pada bidang pertama pemimpin menggunakan gaya otoriter dalam kepemimpinannya, sedangkan pada bidang ke dua pemimpin menunjukkan gaya yang demokratis. Kedua bidang pengaruh ini dipergunakan dalam hubungannya dalam pelaksanakan aktivitas pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan. Dari dua pandangan dasar tersebut selanjutnya dikembangkan tujuh model gaya kepemimpinan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan pemimpin.



1) makin bergeser ke kanan(Orientasi bawahan) rnakin meluas kebebasan bawahan dilibatkan dalam proses penambilan keputusan. dan sebaliknya makin sempit otoritas pemimpin. Jadi perilaku pemimpin berorientasi pada bawahan atau disebut kepemimpinan yang bergaya demokratis. 
2) makin bergeser ke kiri,(Otoritas atasan) makin meluas otoritas pemimpin, sehingga makin sempit atau makin dibatasi kebebasan bawahan di dalam keterlibatan pengambilan keputusan. Jadi perilaku pemimpin berorientasi pada pemimpin atau dapat disebut pula kepemimpinan yang bergaya otoriter.
Bertolak dari dua model dasar tersebut dapat dikembangkan 7 gaya kepemimpinan yakni:
1) pemimpin membuat dan mengumumkan keputusan terhadap bawahan (teiling)
2) pemimpin menjual dan menawarkan keputusan terhadap bawahan (selling)
3) pemimpin menyampaikan ide dan mengundang pertanyaan
 4) pemimpin memberikan keputusan tentatif, dan keputusan masih dapat diubah
 5) pemimpin memberikan problem dan minta saran pemecahannya pada bawahan (consulting)
6) pemimpin menentukan batasan-batasan dan minta kelompok membuat keputusan
7) pemimpin mengizinkan bawahan berfungsi dalam batas_batas dilentukan (joining).
Menurut Tannenbaum dan  Schmidt dalam pemilihan gaya kepemimpinan yang efekti faktor yang harus dipertimbangkan oleh seorang pemimpin yaitu:
 a. Kekuatan yang ada pimpinan: meliputi latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan pribadi, pengetahuan, nilai-nilai hidup yang dihayati, kecerdasan, pengalaman, dan lainjain.
b. Kekuatan yang ada bawahan: tingkat kebutuhan bawahan akan tanggung jawab dan kebebasan bertindak dalam pembuatan keputusan, t
c. Tingkat pengetahuan dan berpengalaman yang dimiliki bawahan dalam bekerja
Modern Choice Approach to Partcipation
Konsep Decision Tree of Leadership dari Vroom & Yetton
Salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan. Karena keputusan-keputusan yg dilakukan para pemimpin sering kali sangat berdampak kpd para bawahan mereka, maka jelas bahwa komponen utama dari efektifitas pemimpin adalah kemampuan mengambil keputusan yang sangat menentukan keberhasilan melaksanakan tugas-tugas pentingnya. Pemimpin yang mampu membuat keputusan dengan baik akan lebih efektif dalam jangka panjang dibanding dengan mereka yg tidak mampu membuat keputusan dengan baik. Sebagaimana telah kita pahami bahwa partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi stress, dan meningkatkan produktivitas.
Normative Theory dari Vroom and Yetton sebagai berikut :
a.         AI (Autocratic)
Pemimpin memecahkan masalah atau membuat keputusan secara unilateral, menggunakan informasi yang ada.
b.         AII (Autocratic)
Pemimpin memperoleh informasi yang dibutuhkan dari bawahan namun setelah membuat keputusan unilateral.

c.         CI (Consultative)
Pemimpin membagi permasalahan dengan bawahannya secara perorangan, namun setelah itu membuat keputusan secara unilateral.
d.        CII (Consultative)
Pemimpin membagi permasalahan dengan bawahannya secara berkelompok dalam rapat, namun setelah itu membuat keputusan secara unilateral.
e.         GII (Group Decision)
Pemimpin membagi permasalahan dengan bawahannya secara berkelompok dalam rapat; Keputusan diperoleh melalui diskusi terhadap konsensus.

Dalam memilih alternatif-alternatif pengambilan keputusan tersebut para pemimpin perlu terlebih dahulu membuat pertanyaan kepada diri sendiri, seperti: apakah kualitas pengambilan keputusan yang tinggi diperlukan, apakah saya memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang berkualitas tersebut, apakah permasalahannya telah terstruktur dengan baik. Dalam kaitannya dengan penerimaan keputusan, pemimpin harus bertanya, apakah sangat penting untuk efektifitas implementasi para bawahan menerima keputusan, apakah para bawahan menerima tujuan organisasi yang akan dicapai melalui pemecahan masalah ini.
a.         Normative Theory: Rules Designed To Protect Decision Quality(Vroom & Yetton, 1973).
b.        Leader Information Rule: Jika kualitas keputusan penting dan anda tidak punya cukup informasi atau ahli untuk memecahkan masalah itu sendiri, eleminasi gaya autucratic.
c.         Goal Congruence Rule: Jika kualitas keputusan penting dan bawahan tidak suka untuk membuat keputusan yang benar, aturlah keluar gaya partisipasi tertinggi.
d.        Unstructured Problem Rule: Jika kualitas keputusan penting untuk anda kekurangan cukup informasi dan ahli dan masalah ini tidak terstruktur, eliminasi gaya kepemimpinan autocratic.
e.         Acceptance Rule: Jika persetujuan dari bawahan adalah krusial untuk implementasi efektif, eliminasi gaya autocratic.
f.         Conflict Rule: Jika persetujuan dari bawahan adalah krusial untuk implementasi efektif, dan mereka memegang opini konflik di luar makna pencapaian beberapa sasaran, eliminasi gaya autocratic.
g.        Fairness Rule: Jika kualitas keputusan tidak penting, namun pencapaiannya penting, maka gunakan gaya yang paling partisipatif.
h.        Acceptance Priority Rule: Jika persetujuan adalah kritikan dan belum tentu mempunyai hasil dari keputusan autocratic dan jika bawahan tidak termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi, gunakan gaya yang paling partisipatif.
Model ini membantu pemimpin dalam menentukan gaya yang harus dipakai dalam berbagai situasi. Tidak ada satu gaya yang dapat dipakai pada segala situasi. Fokus utama harus pada masalah yang akan dihadapi dan situasi di mana masalah ini terjadi. Gaya kepemimpinan yang digunakan pada satu situasi tidak boleh membatasi gaya yang dipakai dalam situasi lain.
Hal-hal yang harus diperhatikan :
a.         Beberapa proses sosial mempengaruhi tingkat partisipasi bawahan dalam pemecahan masalah
b.        Spesifikasi kriteria untuk menilai keefektifan keputusan yang termasuk dalam keefektifan keputusan antara lain : kualitas keputusan, komitmen bawahan, dan pertimbangan waktu.
c.         Kerangka untuk menggambarkan perilaku atau gaya pemimpin yang spesifik.
d.        Variabel diagnostik utama yang menggambarkan aspek penting dari situasi kepemimpinan.

Contigency Theory of Leadership dari Fiedler
Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam satu kevakuman sosial atau lingkungan. Para pemimpin mencoba melakukan pengaruhnya kepada anggota kelompok dalam kaitannya dengan situasi-situasi yg spesifik. Karena situasi dapat sangat bervariasi sepanjang dimensi yang berbeda, oleh karenanya hanya masuk akal untuk memperkirakan bahwa tidak ada satu gaya atau pendekatan kepemimpinan yang akan selalu terbaik. Namun, sebagaimana telah kita pahami bahwa strategi yg paling efektif mungkin akan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya.

Penerimaan kenyataan dasar ini melandasi teori tentang efektifitas pemimpin yang dikembangkan oleh Fiedler, yang menerangkan teorinya sebagai Contingency Approach. Teori-teori kontingensi berasumsi bahwa berbagai pola perilaku pemimpin (atau ciri) dibutuhkan dalam berbagai situasi bagi efektivitas kepemimpinan. Asumsi sentral teori ini adalah bahwa kontribusi seorang pemimpin kepada kesuksesan kinerja oleh kelompoknya adalah ditentukan oleh kedua hal yakni karakteristik pemimpin dan dan oleh berbagai variasi kondisi dan situasi. Untuk dapat memahami secara lengkap efektifitas pemimpin, kedua hal tersebut harus dipertimbangkan.

Fiedler memprediksi bahwa para pemimpin dengan Low LPC yakni mereka yang mengutamakan orientasi pada tugas, akan lebih efektif dibanding para pemimpin yang High LPC, yakni mereka yang mengutamakan orientasi kepada orang/hubungan baik dengan orang apabila kontrol situasinya sangat rendah ataupun sangat tinggi.

Sebaliknya para pemimpin dengan High LPC akan lebih efektif dibanding pemimpin dengan Low LPC apabila kontrol situasinya moderat.

Model kepemimpinan Fiedler (1967) disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektifitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan (leadership style) dan kesesuaian situasi (the favourableness of the situation) yang dihadapinya. Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiga faktor ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor tersebut adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan (leader-member relations), struktur tugas (the task structure) dan kekuatan posisi (position power).

Hubungan antara pemimpin dan bawahan menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin itu dipercaya dan disukai oleh bawahan, dan kemauan bawahan untuk mengikuti petunjuk pemimpin.

Misalnya :

* Meminta orang tertentu untuk bekerja dalam kelompok
* Memindahkan bawahan tertentu ke luar dari unit
* Sukarela mengarahkan, mengajarkan dan menegur bawahan yang bandel atau sulit diatur

Struktur tugas menjelaskan sampai sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi didefinisikan secara jelas dan sampai sejauh mana definisi tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur yang baku.

Misalnya :

* Jika mungkin, memberikan tugas baru atau tidak biasa pada kelompok
* Bagi tugas menjadi subtugas yang lebih kecil sehingga lebih terstruktur

Kekuatan posisi menjelaskan sampai sejauh mana kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena posisinya diterapkan dalam organisasi untuk menanamkan rasa memiliki akan arti penting dan nilai dari tugas-tugas mereka masing-masing. Kekuatan posisi juga menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin (misalnya) menggunakan otoritasnya dalam memberikan hukuman dan penghargaan, promosi dan penurunan pangkat (demotions).


Misalnya :

* Tunjukkan pada bawahan siapa yang berkuasa dengan menerapkan seluruh otoritas yang Anda miliki
* Pastikan informasi pada kelompok hanya dapat diperoleh melalui anda
* Biarkan bawahan berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

Path Goal Theory

Salah satu pendekatan yang paling diyakini adalah teori path-goal. Teori path-goal adalah suatu model kontingensi kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert House, yang menyaring elemen-elemen dari penelitian Ohio State tentang kepemimpinan pada inisiating structure dan consideration serta teori pengharapan motivasi.

Dasar dari teori ini adalah bahwa merupakan tugas pemimpin untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberi arah dan dukungan atau keduanya yang dibutuhkan untuk menjamin tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Istilah path-goal ini datang dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif memperjelas jalur untuk membantu anggotanya dari awal sampai ke pencapaian tujuan mereka, dan menciptakan penelusuran disepanjang jalur yang lebih mudah dengan mengurangi hambatan dan pitfalls (Robbins, 2002).

Teori Pengharapan (Expectancy Theory) menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku individu dipengaruhi oleh hubungan antara usaha dan prestasi (path-goal) dengan valensi dari hasil (goal attractiveness). Individu akan memperoleh kepuasan dan produktif ketika melihat adanya hubungan kuat antara usaha dan prestasi yang mereka lakukan dengan hasil yang mereka capai dengan nilai tinggi. Model path-goal juga mengatakan bahwa pimpinan yang paling efektif adalah mereka yang membantu bawahan mengikuti cara untuk mencapai hasil yang bernilai tinggi.

Menurut teori path goal, suatu perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan pada tingkatan yang ditinjau oleh mereka sebagai sebuah sumber kepuasan saat itu atau masa mendatang. Perilaku pemimpin akan memberikan motivasi sepanjang
 (1) membuat bawahan merasa butuh kepuasan dalam pencapaian kinerja yang efektif
(2) menyediakan ajaran, arahan, dukungan dan penghargaan yang diperlukan dalam kinerja efektif (Robins, 2002).
Untuk pengujian pernyataan ini, Robert House mengenali empat perilaku pemimpin. Pemimpin yang berkarakter directive-leader, supportive leader, participative leader dan achievement-oriented leader. Berlawanan dengan pandangan Fiedler tentang perilaku pemimpin, House berasumsi bahwa pemimpin itu bersifat fleksibel. Teori path goal mengimplikasikan bahwa pemimpin yang sama mampu menjalankan beberapa atau keseluruhan perilaku yang bergantung pada situasi (Robins, 2002).

Model kepemimpinan path goal berusaha meramalkan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai situasi. Menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Teorinya disebut sebagai path goal karena memfokuskan pada bagaimana pimpinan mempengaruhi persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk menggapai tujuan.

Model path-goal menganjurkan bahwa kepemimpinan terdiri dari dua fungsi dasar:

1. Fungsi Pertama yaitu memberi kejelasan alur. Maksudnya, seorang pemimpin harus mampu membantu
bawahannya dalam memahami bagai mana cara kerja yang diperlukan dalam menyelesaikan tugasnya.
2. Fungsi Kedua yaitu meningkatkan jumlah hasil (reward) bawahannya dengan memberi dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan pribadi mereka.

Untuk membentuk fungsi-fungsi tersebut, pemimpin dapat mengambil berbagai gaya kepemimpinan. Empat perbedaan gaya kepemimpinan dijelaskan dalam model path-goal sebagai berikut (Koontz et al dalam Kajanto, 2003)

1. Kepemimpinan pengarah (directive leadership)

Pemimpinan memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari mereka, memberitahukan jadwal kerja yang harus disesuaikan dan standar kerja, serta memberikan bimbingan/arahan secara spesifik tentang cara-cara menyelesaikan tugas tersebut, termasuk di dalamnya aspek perencanaan, organisasi, koordinasi dan pengawasan.


2. Kepemimpinan pendukung (supportive leadership)

Pemimpin bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kebutuhan bawahan. Ia juga memperlakukan semua bawahan sama dan menunjukkan tentang keberadaan mereka, status, dan kebutuhan-kebutuhan pribadi, sebagai usaha untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang menyenangkan di antara anggota kelompok. Kepemimpinan pendukung (supportive) memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja bawahan pada saat mereka sedang mengalami frustasi dan kekecewaan.

3. Kepemimpinan partisipatif (participative leadership)

Pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil suatu keputusan. Kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan motivasi kerja bawahan.


4. Kepemimpinan berorientasi prestasi (achievement-oriented leadership)

Gaya kepemimpinan dimana pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahan untuk berprestasi semaksimal mungkin serta terus menerus mencari pengembangan prestasi dalam proses pencapaian tujuan tersebut.

Dengan menggunakan salah satu dari empat gaya di atas, dan dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti yang diuraikan tersebut, seorang pemimpin harus berusaha untuk mempengaruhi persepsi para karyawan atau bawahannya dan mampu memberikan motivasi kepada mereka, dengan cara mengarahkan mereka pada kejelasan tugas-tugasnya, pencapaian tujuan, kepuasan kerja dan pelaksanaan kerja yang efektif.

Terdapat dua faktor situasional yang diidentifikasikan kedalam model teori path-goal, yaitu: personal characteristic of subordinate and environmental pressures and demmand (Gibson, 2003).

1. Karakteristik Bawahan

Pada faktor situasional ini, teori path-goal memberikan penilaian bahwa perilaku pemimpin akan bisa diterima oleh bawahan jika para bawahan melihat perilaku tersebut akan merupakan sumber yang segera bisa memberikan kepuasan atau sebagai suatu instrumen bagi kepuasan-kepuasan masa depan. Karakteristik bawahan mencakup tiga hal, yakni:

a. Letak Kendali (Locus of Control)

Hal ini berkaitan dengan keyakinan individu sehubungan dengan penentuan hasil. Individu yang mempunyai letak kendali internal meyakini bahwa hasil (reward) yang mereka peroleh didasarkan pada usaha yang mereka lakukan sendiri. Sedangkan mereka yang cenderung letak kendali eksternal meyakini bahwa hasil yang mereka peroleh dikendalikan oleh kekuatan di luar kontrol pribadi mereka. Orang yang internal cenderung lebih menyukai gaya kepemimpinan yang participative, sedangkan eksternal umumnya lebih menyenangi gaya kepemimpinan directive.

b. Kesediaan untuk Menerima Pengaruh (Authoritarianism)

Kesediaan orang untuk menerima pengaruh dari orang lain. Bawahan yang tingkat authoritarianism yang tinggi cenderung merespon gaya kepemimpinan yang directive, sedangkan bawahan yang tingkat authoritarianism rendah cenderung memilih gaya kepemimpinan partisipatif.


c. Kemampuan (Abilities)

Kemampuan dan pengalaman bawahan akan mempengaruhi apakah mereka dapat bekerja lebih berhasil dengan pemimpin yang berorientasi prestasi (achievement-oriented) yang telah menentukan tantangan sasaran yang harus dicapai dan mengharapkan prestasi yang tinggi, atau pemimpin yang supportive yang lebih suka memberi dorongan dan mengarahkan mereka. Bawahan yang mempunyai kemampuan yang tinggi cenderung memilih gaya kepemimpinan achievement oriented, sedangkan bawahan yang mempunyai kemampuan rendah cenderung memilih pemimpin yang supportive.


2. Karakteristik Lingkungan

Pada faktor situasional ini path-goal menyatakan bahwa perilaku pemimpin akan menjadi faktor motivasi terhadap para bawahan, jika:

a. Perilaku tersebut akan memuaskan kebutuhan bawahan sehingga akan memungkinkan tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan kerja.

b. Perilaku tersebut merupakan komplimen dari lingkungan para bawahan yang dapat berupa pemberian latihan, dukungan dan penghargaan yang diperlukan untuk mengidentifikasikan pelaksanaan kerja.







Sumber :


http://www.pdf-search-engine.com
Deviton JA., 1995 The Interpersonal Communication Book, 7th Ed., Hunter College of The City University of New York.

Greenberg J. & Baron RA., 1996 Behavior in Organizations: Understanding & Managing The Human Side of Work, Prentice Hall International Inc., p: 283 – 322.


Prasetyo,Adi.2008.Pengaruh Gaya Kepimpinan dengan Path-Goal Theory Terhadap Prestasi Kerja Dosen UNiversitas Airlangga Dengan Karakteristik Lingkungan Kerja dan Karakteristik Bawahan Sebagai Variabel Moderator. GDLHUB.Surabaya